📖 Tentang PPNS dan Tugas Kantor Wilayah Kemenkum

Mengenal lebih dalam mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipili (PPNS)



Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. PPNS memiliki peran penting dalam menjaga profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas penyidikan di instansi pemerintah.

Pembinaan PPNS di wilayah menjadi tugas dan tanggung jawab Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY, termasuk administrasi pengangkatan, pelantikan, pengambilan sumpah, mutasi, pemberhentian, dan penerbitan kartu tanda pengenal. Pembinaan ini dilakukan sesuai ketentuan Permenkum No. 26 Tahun 2025, sehingga PPNS di wilayah dapat menjalankan kewenangannya secara profesional dan akuntabel, serta mendorong koordinasi yang efektif antarinstansi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Baca Selengkapnya

⚖️ Regulasi PPNS

Landasan hukum yang mengatur kewenangan, tugas, dan tata kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan hukum

1
UU No. 1 Tahun 2023

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) akan mulai berlaku pada Tahun 2026.

2
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3
PP Nomor 58 Tahun 2010

Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
4
PP Nomor 43 Tahun 2012

Mengatur koordinasi, pengawasan, pembinaan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS
5
Permenkum Nomor 26 Tahun 2025

Mengatur tata cara pengangkatan dan mutasi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
6
Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010

Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

📊 Statistik PPNS di Daerah Istimewa Yogyakarta

Berikut daftar PPNS di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Instansi

13 PPNS


Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta
Pemerintah Kota Yogyakarta

12 PPNS


Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Daerah Istimewa Yogyakarta
Kementerian Perhubungan

11 PPNS


Balai Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Daerah Istimewa Yogyakarta
Badan Karantina Indonesia

10 PPNS


Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital
Kementerian Komunikasi dan Digital

8 PPNS


Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta
Badan Pengawas Obat dan Makanan

5 PPNS


Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
Kementerian Keuangan

4 PPNS


Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

3 PPNS


Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

3 PPNS


Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

3 PPNS


Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2 PPNS


Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman
Pemerintah Kabupaten Sleman

2 PPNS


Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

2 PPNS


Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul
Pemerintah Kabupaten GunungKidul

1 PPNS


Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1 PPNS


Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1 PPNS


Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1 PPNS


Kapanewon Galur Kabupaten Kulonprogo
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

1 PPNS


Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

1 PPNS


Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Yogyakarta
Pemerintah Kota Yogyakarta

1 PPNS


Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1 PPNS


Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta